You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD Sumbar Kunker Pemprov DKI Jakarta
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

DPRD Sumbar Pelajari Program Ketahanan Keluarga Dinas PPAPP

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemprov DKI.

Kami lakukan studi banding untuk nantinya diaplikasikan di Sumbar saat penyusunan Perda Ketahanan Keluarga

Rombongan anggota dewan tersebut ingin mempelajari program kesejahtaeraan masyarakat dan ketahanan keluarga yang dilakukan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta.

Ketua Komisi V DPRD Sumatera Barat, Hidayat menuturkan, program kesejahteraan masyarakat dan ketahanan keluarga Dinas PPAPP DKI sangat bagus untuk dijadikan acuan pihaknya dalam menyusun Perda Ketahanan Keluarga.

350 Anggota DWP Ikuti Seminar Bahaya Narkoba

"Kami menilai penanganan ketahanan keluarga Pemprov DKI sangat baik dan bagus programnya. Kami lakukan studi banding untuk nantinya diaplikasikan di Sumbar saat penyusunan Perda Ketahanan Keluarga," ujarnya.

Kepala Bidang Penggerakan Ketahanan Keluarga Dinas PPAPP, Kelik Miyarto, menjelaskan tentang pembangunan RPTRA dan Kampung KB sebagai realisasi dari program kesejahteraan masyarakat dan ketahanan keluarga.

"RPTRA dan Kampung KB merupakan aplikasi dari delapan fungsi keluarga, mulai dari agama, sosial budaya, cinta kasih, lingkungan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1200 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1188 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye986 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye954 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye862 personBudhi Firmansyah Surapati